Jakarta, Vibeindonesia.id – Barisan Penggerak Stabilitas Nasional yang terdiri dari organisasi kepemudaan (OKP), ormas, serta jaringan aktivis dari tingkat lokal hingga nasional, menyampaikan aspirasi terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto, Pimpinan DPR RI, dan Kapolri.
Mereka menilai momentum pembentukan Komite Reformasi Polri pasca-kerusuhan Agustus lalu harus benar-benar mencerminkan keterlibatan masyarakat sipil serta tokoh pergerakan hukum.
Koordinator Presidium Barisan Penggerak Stabilitas Nasional, Mustafa, menekankan perlunya figur independen yang selama ini aktif mengawal isu-isu terkait kepolisian.
Salah satu tokoh yang diusulkan adalah Ade Adriansyah Utama SH MH, sosok pergerakan hukum sekaligus pengawas lembaga kepolisian.
“Reformasi Polri bukan hanya agenda internal, tapi menyangkut kepercayaan publik. Karena itu, kami menilai sosok seperti Ade Adriansyah Utama layak masuk dalam Komite Reformasi Polri sebagai representasi masyarakat,” ujar Mustafa dalam keterangannya, Senin (29/9).
Mustafa menambahkan, sejak Polri resmi berpisah dari ABRI, agenda reformasi kepolisian selalu menjadi sorotan publik. Namun, hingga saat ini, upaya pembenahan Polri masih dihadapkan pada tantangan, terutama dalam aspek transparansi dan keadilan.
Barisan Penggerak Stabilitas Nasional juga menyebutkan bahwa dorongan ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo untuk menjaga stabilitas nasional, termasuk membongkar dugaan konspirasi di balik kerusuhan yang dinilai mengarah pada upaya makar.
Dalam pernyataan sikapnya, mereka menekankan dua poin utama:
1. Mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo dalam mengungkap konspirasi di balik tragedi kerusuhan yang berpotensi makar, demi menjaga stabilitas keamanan nasional.
2. Mendorong pemerintah dan Polri untuk menjalankan reformasi secara transparan, menghormati supremasi sipil, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan.
Selain Mustafa, pernyataan ini juga ditandatangani oleh sejumlah pimpinan OKP yang tergabung dalam presidium, antara lain Dimas (Ketum KAMPUS), Pieter Febrian (Ketum Pemuda Pelopor Kedaulatan Bangsa), dan Reza F (Ketum Pemuda Demokrasi Kebangsaan).
Mereka menegaskan akan terus mengawal jalannya reformasi Polri agar benar-benar membawa perubahan positif dan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.(DN)
