Jakarta, Vibeindonesia.id – Dalam semangat menyuarakan aspirasi masyarakat Bogor, UIKA Leaders Forum bersama perwakilan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) setiap fakultas di Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor melakukan audiensi dengan Komisi IX DPR RI.
Audiensi yang berlangsung di ruang rapat resmi Komisi IX ini membahas sejumlah isu strategis, seperti tingginya angka pengangguran di Kota dan Kabupaten Bogor, permasalahan kesehatan masyarakat, serta evaluasi terhadap kasus keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sebelumnya menimpa lebih dari 200 warga.
Dalam forum dialog terbuka tersebut, mahasiswa UIKA menyuarakan keprihatinan atas sulitnya akses lapangan pekerjaan, khususnya bagi kalangan muda dan lulusan perguruan tinggi. Mereka menyoroti minimnya program vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan kesenjangan antara output pendidikan dengan tuntutan industri di wilayah Bogor.
“ Kami melihat ada stagnasi dalam penciptaan lapangan kerja produktif, terutama di sektor-sektor yang potensial menyerap tenaga kerja muda. Program vokasi yang ada belum menjawab kebutuhan riil di lapangan,” ujar M. Rahmat Hidayat, Presiden Direktur UIKA Leaders Forum,Selasa (26/5).
Mahasiswa juga mendorong DPR RI untuk merancang regulasi yang lebih berpihak pada pekerja lokal serta mendorong kolaborasi antara perguruan tinggi, industri, dan pemerintah daerah dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan berkelanjutan.
Isu lain yang mendapat sorotan tajam adalah kasus keracunan massal dalam program MBG. Mahasiswa menuntut kejelasan atas evaluasi program tersebut, serta menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan terhadap penyedia jasa makanan.
“ Kami menuntut tindakan nyata, bukan hanya evaluasi administratif. Negara wajib menjamin kesehatan masyarakat sebagai hak dasar,” tegas Ketua BEM FKIP dalam sesi penyampaian aspirasi.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi IX DPR RI menyampaikan apresiasi atas keberanian mahasiswa UIKA dalam mengawal isu-isu publik. Mereka juga menegaskan komitmen untuk memperkuat pengawasan terhadap program sosial dan kesehatan, serta mempercepat sinergi antara dunia pendidikan dan industri guna mengatasi pengangguran.
Audiensi ditutup dengan sesi dokumentasi dan harapan bersama agar kolaborasi antara mahasiswa dan legislatif terus terjalin, demi melahirkan kebijakan publik yang berpihak pada rakyat.(***)
