Bandung, Vibeindonesia.id – Perselisihan internal Kadin Jawa Barat kembali memanas setelah beredarnya e-flyer yang mengumumkan akan dilaksanakannya Musyawarah Provinsi (Muprov) Kadin Jawa Barat versi Caretaker.
Dalam e-flyer tersebut, terdapat foto Caretaker Kadin Jawa Barat yang berdampingan dengan Gubernur Jawa Barat dan Ketua Umum Kadin Indonesia.
Beredarnya e-flyer yang memuat informasi tentang rencana Muprov Kadin Jawa Barat ini, dengan mencantumkan foto Gubernur Jawa Barat dan Ketua Umum Kadin Indonesia, memunculkan kekhawatiran tentang dampaknya terhadap dunia usaha dan investasi di Jawa Barat.
Pertanyaannya, apakah foto Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, dalam e-flyer tersebut atas sepengetahuan dan izin beliau?
Menurut H. Agus Vickram, SH.MM, Ketua Umum Badan Pengurus Daerah Jawa Barat Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (BPD ABUJAPI Jabar), Kadin Jawa Barat sudah melaksanakan Muprov pada 15 Oktober 2024 yang dihadiri oleh seluruh Kadin kota dan kabupaten se-Jawa Barat, serta Asosiasi dan Himpunan Pengusaha Jawa Barat sebagai Anggota Luar Biasa Kadin.
Dalam Muprov tersebut, Almer Faiq Rusydi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Kadin Jawa Barat periode 2024-2029.
” Muprov ini telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang tertuang dalam AD/ART dan PO Kadin yang berlaku. Muprov tersebut dibuka oleh Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsyad Rasyid, dan Almer Faiq Rusydi telah dilantik dan dikukuhkan pada Januari 2025, sebelum Munas Konsolidasi Kadin Indonesia,” terangnya, Sabtu (1/3).
Menurutnya, kondisi Kadin Indonesia yang sempat terpecah antara kepemimpinan Arsyad Rasyid dan Anindya Bakrie telah kembali kondusif setelah dilaksanakan Munas Konsolidasi.
” Munas yang berlangsung di Jakarta tersebut dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto dan jajaran Menteri Kabinetnya, yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia, sementara Arsyad Rasyid menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan untuk masa bakti 2025-2030,” tegas Agus.
Agus Vickram melihat Kadin Jawa Barat sebagai korban dari pembiaran oleh Ketua Umum Kadin Indonesia, yang memberi ruang bagi ambisi sebagian orang yang frustrasi dengan kekuasaan organisasi.
” Berbagai narasi dan provokasi terus dilakukan agar polemik ini berlanjut. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi Kadin Indonesia untuk menolak pengesahan Almer Faiq Rusydi sebagai Ketua Kadin Jawa Barat berdasarkan hasil Muprov yang sah tersebut,” pintanya.
Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, yang seharusnya menjadi bulan untuk menyatukan umat yang berselisih dan mempererat silaturahmi, sangat disayangkan jika polemik ini masih dipertahankan.
” Jika memang harus ada musyawarah terkait perbedaan sikap di Kadin Jawa Barat, sebaiknya acara Muprov yang dijadwalkan pada 3 Maret 2025, yang bertepatan dengan bulan puasa umat Muslim, tidak dipaksakan untuk dilaksanakan,” imbuhnya.
Agus Vickram memohon agar Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, segera turun tangan untuk menyelesaikan polemik di Kadin Jawa Barat. Ia percaya bahwa Kang Dedi Mulyadi mampu memberikan solusi yang bijaksana demi kemajuan dunia usaha dan investasi di Jawa Barat menuju Jabar Istimewa.
Agus juga mengajak Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, untuk segera menunjukkan komitmen kepemimpinan dengan mengakhiri polemik ini. Polemik yang terjadi di Kadin Jawa Barat tidak lepas dari peran Kadin Indonesia.
” Mari kita junjung amanat Presiden Prabowo untuk menjaga persatuan dan kesatuan, sehingga Kadin Jawa Barat dapat bersatu kembali dalam membangun Jawa Barat yang lebih istimewa,” tukasnya.
Ketua Umum Kadin Indonesia dan Gubernur Jawa Barat Harus Bersama-sama Mengakhiri Polemik Kadin Jawa Barat.(***)
